Komisi 1 DPRD Kabupaten Tabalong Kunjungi BPMP Prov Kalsel

BANJARBARU (BPMP Prov. Kalsel) –  Komisi 1 Dewan Perwakitan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabalong beserta Dinas Pendidikan dan PT Adaro Indonesia mengunjungi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP – sebelumnya LPMP) Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (5/5/2023). Kedatangan mereka disambut Kepala BPMP Prov Kalsel, Yuli Haryanto, SE, M.Si.

Gusti Salma Assyifa /BPMP Prov Kalsel

DISKUSI –  Suasana Diskusi dalan Kunjungan Komisi 1 Dewan Perwakitan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabalong beserta Dinas Pendidikan dan PT Adaro Indonesia ke Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP – sebelumnya LPMP) Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (5/5/2023).

Kunjungan ini bertujuan untuk berdiskusi tentang peningkatan dan pejaminan mutu pendidikan di Kabupaten Tabalong, khususnya masalah kecakapan dasar peserta didik, literasi, numerasi dan karakter, Berbagai permasalahan di bidang Pendidikan disampaikan kepada BPMP untuk mendapatkan solusi dan masukan.

“Masalah penerimaan PPPK guru, hasil lulusannya tidak sesuai kompetensi dalam penempatannya. Sebagian besar ditempatkan di satuan pendidikan negeri, padahal yang paling membutuhkan di swasta, terutama untuk jenjang PAUD. Kami harapkan BPMP bisa menyampaikan permasalahan ini kepada pihak yang berwenang agar dicarikan bagaimana solusinya,” ungkap Ketua Komisi 1, H. Suriani.

Sementara itu, perwakilan dari PT Adaro Indonesia, Mahpi Aulia dari Departemen Corporate Social Responsibility (CSR) menjelaskan salah satu program mereka di bidang Pendidikan adalah membantu dalam pengadaan alat mengajar dan infrastruktur di sekolah, peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan dan pemberian beasiswa utusan daerah yang melanjutkan ke perguruan tinggi.

“Oleh karena itu kami memohon arahan untuk penyaluran batuan tersebut dari Komisi 1, Dinas Pendidikan, serta BPMP,” imbuhnya.

Sementara Kepala BPMP Prov Kalsel, Yuli Haryanto, SE, M.Si menginformasikan program ‘Merdeka Belajar’ yang memerlukan dukungan segenap pemangku kepentingan, Di antaranya masalah pendaftaran Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), meningkatkan mutu pendidikan berbasis data, sosialisasi akun belajar.id, dan lain-lain.

“Peningkatan mutu lulusan sekolah berlandaskan pada pencapaian SPM dengan mengajak sekolah untuk membuka raport mutu dalam membuat rencana program peningkatan mutu pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila,” paparnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 1, Hj. Rini Irawanty, segala permasalahan Pendidikan Kabupaten Tabalong bisa disampaikan dengan Komisi 1. Nanti Komisi 1 yang akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk mencarikan solusinya.

Di akhir pertemuan, semua pihak berkomitmen untuk bekerjasama dan bergotong royong untuk memajukan Pendidikan di Kabupaten Tabalong.

Foto / Peliput/ Penulis :  Gusti Salma Assyifa / Een Marliani  / Tim Medsos BPMP Prov Kalsel

Editor : Lis Maulina